Nama Djamari Chaniago kembali menjadi sorotan publik setelah resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polkam). Pelantikan tersebut berlangsung di Istana Negara, Rabu (17/9), sekaligus diiringi dengan penganugerahan pangkat Jenderal Kehormatan kepadanya.
Jejak Militer
Djamari lahir di Padang, Sumatera Barat, pada 8 April 1949. Lulus dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri) tahun 1971, ia meniti karier di korps infanteri Kostrad (Baret Hijau).
Perjalanan karier militernya terbilang cemerlang. Ia pernah menduduki jabatan strategis, mulai dari Pangdam III/Siliwangi (1997–1998), Pangkostrad (1998–1999), hingga Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) pada 1999–2000. Kariernya berlanjut sebagai Kepala Staf Umum (Kasum) TNI sejak Maret 2000 hingga 2004.
Kiprah di Dunia Politik dan Sipil
Selain di militer, Djamari juga memiliki pengalaman politik. Ia pernah menjadi anggota MPR dari Fraksi Utusan Daerah Jawa Barat (1997–1998) dan Fraksi ABRI (1998–1999). Setelah purnawirawan, ia sempat dipercaya sebagai Komisaris Utama PT Semen Padang (2015–2016) serta bergabung dengan Partai Gerindra.
Catatan Sejarah
Djamari Chaniago dikenal publik sebagai salah satu anggota Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pada 1998. DKP kala itu mengeluarkan keputusan pemecatan terhadap Prabowo Subianto dari ABRI terkait peristiwa kerusuhan Mei 1998. Keputusan itu menjadikannya bagian dari catatan sejarah penting dalam masa transisi Reformasi.
Menariknya, lebih dari dua dekade kemudian, ia justru dipercaya oleh Prabowo untuk menduduki kursi Menko Polkam.
Tantangan Baru
Sebagai Menko Polkam, Djamari Chaniago menghadapi tantangan besar di tengah dinamika politik dan keamanan nasional. Pengalamannya memimpin satuan tempur, mengelola institusi TNI di masa transisi, serta kiprah di bidang politik menjadi bekal dalam mengawal stabilitas keamanan, hukum, dan politik di Indonesia.
0 komentar: