Pemerintah Pastikan Tidak Ada Kenaikan Harga BBM pada 1 April

Pemerintah memastikan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi, per 1 April 2026. 

Hal itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mesnesneg) Prasetyo Hadi merespons ramainya informasi keliru bahwa harga BBM nonsubsidi bakal naik drastis.

"Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga, baik untuk BBM subsidi maupun BBM nonsubsidi," ujar Mensesneg dalam pernyataannya, Selasa (31/03/2026). 

Mensesneg menambahkan, keputusan tersebut diambil setelah adanya koordinasi antara pemerintah dengan Pertamina serta adanya petunjuk dari Presiden Prabowo Subianto untuk selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan.

"Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat," imbuhnya.

Lebih lanjut, Mensesneg juga memastikan ketersediaan BBM serta mengimbau masyarakat untuk tetap tenang.

"Kami berharap masyarakat tidak perlu panik, tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kita jamin dan harga tidak terjadi penyesuaian," tegas Mensesneg.

Continue Reading

Perumda Air Minum Tirta Bening Pati Bidik Percepatan Inovasi Layanan

Perumda Air Minum Tirta Bening Pati Bidik Percepatan Inovasi Layanan 

PATI, 31 Maret 2026 — Momentum perayaan ulang tahun ke-34 Perumda Air Minum Tirta Bening Pati yang digelar hari ini di lingkungan kantor setempat, dimanfaatkan untuk mendorong percepatan inovasi layanan, sebagai respons atas tuntutan peningkatan kualitas pelayanan air bersih bagi masyarakat sekaligus penguatan daya saing perusahaan daerah.

Kegiatan peringatan berlangsung sederhana namun sarat makna.

Jajaran manajemen dan pegawai memanfaatkan momen tersebut untuk melakukan refleksi atas perjalanan lebih dari tiga dekade dalam melayani kebutuhan dasar masyarakat.

"Selama ini kita sudah berjalan panjang, tetapi tantangan ke depan semakin berat. Kita harus siap berubah dan meningkatkan kualitas pelayanan," ujar salah satu perwakilan manajemen dalam kesempatan tersebut.

Selama lebih dari 30 tahun, Tirta Bening dinilai telah menjadi tulang punggung pemenuhan kebutuhan air bersih di Kabupaten Pati. Namun, dinamika kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi menuntut adanya terobosan baru yang lebih adaptif.

"Kita tidak bisa hanya bertahan pada pola lama. Harus ada langkah konkret, baik dari sisi pelayanan, manajemen, maupun pengembangan usaha," tegasnya.

Potensi pengelolaan sumber daya air yang dimiliki Tirta Bening juga dinilai masih dapat dikembangkan lebih luas.

Salah satunya melalui inovasi produk turunan seperti air minum dalam kemasan yang berpotensi membuka sumber pendapatan baru.

"Ini peluang besar. Kalau dikelola dengan serius, bukan hanya pelayanan yang meningkat, tapi juga kinerja perusahaan bisa ikut terdongkrak," ungkapnya.

Dukungan lintas sektor, termasuk dari perangkat daerah, disebut menjadi faktor penting dalam memperkuat ekosistem usaha yang berkelanjutan.

Sinergi dinilai mampu mempercepat realisasi berbagai inovasi yang direncanakan.

"Kolaborasi harus diperkuat. Tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak harus terlibat agar hasilnya maksimal," imbuhnya.

Di akhir acara, Plt. Bupati Pati menegaskan bahwa inovasi merupakan kunci utama kemajuan perusahaan daerah di tengah persaingan saat ini.

"Ini tantangan panjenengan semua. Di era sekarang kita harus terus berinovasi. Segera ATM (Amati Tiru Modifikasi). Harapan saya di ulang tahun ke-35 nanti, Tirta Bening sudah menjadi juara manajemen nasional tingkat satu," ujarnya.

Continue Reading

Babinsa Tambahsari Turut Serta Dalam Pembangunan KDKMP untuk Kesejahteraan Masyarakat

PATI – Babinsa Desa Tambahsari Koramil 20/Tambakromo Kodim 0718/Pati, Serka Arifin, melaksanakan pendampingan dan pengawasan progres pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di wilayah binaannya, Selasa (31/3/2026).

Dalam keterangannya, Serka Arifin menyampaikan bahwa pembangunan KDKMP saat ini terus berjalan dan telah memasuki tahap pengerjaan fisik, khususnya pada bagian struktur bangunan. Pendampingan yang dilakukan bertujuan untuk memastikan proses pembangunan berjalan sesuai rencana serta penggunaan material memenuhi standar yang telah ditetapkan.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pendampingan di lapangan agar pembangunan berjalan tertib dan hasilnya benar-benar berkualitas, sehingga nantinya dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat," ujarnya.

Kehadiran Babinsa di lokasi pembangunan tidak hanya sebagai pengawas, namun juga sebagai bentuk dukungan nyata TNI AD dalam membantu percepatan program pemerintah di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.

Program KDKMP sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan di tingkat desa. Melalui program ini, diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memotong rantai distribusi yang tidak efisien, serta mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal.

Selain sebagai pusat distribusi kebutuhan pokok, KDKMP juga berfungsi sebagai penampung hasil produksi masyarakat, baik dari sektor pertanian, kuliner, maupun kerajinan, serta menjadi sarana penyaluran bantuan sosial pemerintah.

Dengan adanya pendampingan dari Babinsa serta sinergi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan pembangunan KDKMP di Desa Tambahsari dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Continue Reading

LKPD 2025 Diserahkan ke BPK, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Pastikan Akuntabilitas Anggaran

LKPD 2025 Diserahkan ke BPK, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra Pastikan Akuntabilitas Anggaran

SEMARANG, 30 Maret 2026 — Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, di auditorium BPK Jateng, Senin (30/3/2026).

Penyerahan LKPD tersebut dilakukan secara serentak bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Dokumen laporan keuangan disampaikan oleh Ahmad Luthfi bersama para kepala daerah kepada Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Luthfi H. Rahmatullah.

Kegiatan ini turut dihadiri para sekretaris daerah, inspektur, serta kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dari seluruh wilayah di Jawa Tengah.

Dalam keterangannya, Chandra menyampaikan bahwa penyampaian LKPD Unaudited merupakan bentuk pemenuhan amanat peraturan perundang-undangan, yang mewajibkan pemerintah daerah menyerahkan laporan keuangan kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk dilakukan pemeriksaan.

"Ini merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah dalam menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah," ujarnya.

Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jawa Tengah, Luthfi H. Rahmatullah, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemerintah daerah yang telah menyelesaikan dan menyerahkan LKPD Tahun 2025 secara tepat waktu.

"Dibutuhkan komitmen, kerja keras, dan kerja sama seluruh jajaran. Kami sangat mengapresiasi dedikasi Bapak dan Ibu sekalian," ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa BPK akan segera melakukan pemeriksaan atas LKPD yang telah diterima untuk menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.

Selain itu, pihaknya berharap komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan pemerintah daerah dapat terus terjalin guna mendukung kelancaran proses audit.

Menutup sambutannya, Luthfi mengajak seluruh kepala daerah untuk terus menjaga tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Laporan keuangan yang wajar bukan sekadar soal opini BPK, tetapi mencerminkan seberapa baik kita melayani masyarakat dan mengelola uang rakyat secara amanah," tegasnya.

Continue Reading

Dialog Antikorupsi, Chandra dan Pimpinan Daerah se-Jateng Tandatangani Pakta Integritas

Dialog Antikorupsi, Chandra dan Pimpinan Daerah se-Jateng Tandatangani Pakta Integritas 

SEMARANG, 30 Maret 2026 — Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra beserta seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD se-Jawa Tengah, hari ini menandatangani Pakta Integritas sebagai bentuk komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), di Grhadhika Bhakti Praja, Semarang.

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari pembukaan Dialog Antikorupsi yang merupakan kolaborasi antara KPK RI dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

Forum ini bertujuan memperkuat integritas aparatur serta mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih di wilayah Jawa Tengah.

Menurut Chandra, dalam pakta integritas tersebut, para pimpinan daerah berkomitmen menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan publik. Mereka juga menegaskan tidak akan terlibat dalam praktik KKN serta aktif melakukan pencegahan.

Selain itu, pengelolaan APBD dan proses pengadaan barang dan jasa ditegaskan harus berlangsung secara efisien, terbuka, dan bebas dari intervensi. Upaya ini dilakukan untuk meminimalisir potensi penyimpangan anggaran.

Pakta tersebut, sambung Chandra, juga memuat larangan terhadap praktik suap, gratifikasi, dan pemerasan, termasuk dalam proses promosi, rotasi, serta rekrutmen ASN. 

Selain itu, penguatan pengawasan internal pemerintah juga turut menjadi fokus dalam mencegah tindak pidana korupsi.

Para kepala daerah juga menyatakan kesiapan melaporkan setiap indikasi KKN serta bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan apabila melanggar komitmen yang telah disepakati.

Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat budaya antikorupsi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Tengah.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi

mewanti-wanti, agar penandatangan pakta integritas tidak sekedar "pemanis bibir".

"Saya tidak menolerir (jika masih ada yang korupsi), karena melanggar hukum itu bersifat personal. Barang siapanya, siapa pun. Jadi sudah tanggung jawab pribadi, bukan institusi," tegas Luthfi.

Diakui Luthfi, penandatanganan pakta integritas sekaligus Dialog Antikorupsi yang menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, dimaksudkan Pemprov untuk memperkuat strategi preemtif dan preventif tindak pidana korupsi.  

Karena itu, kegiatan tersebut diikuti bupati, wali kota, serta pimpinan DPRD dari 35 kabupaten/kota se-Jawa Tengah. 

Gubernur mengatakan, ajang tersebut juga digelar untuk mengingatkan kembali pejabat di Jateng pada peran utamanya sebagai pelayan masyarakat.

Continue Reading