Gelombang tekanan politik di Gedung DPR/MPR RI Senayan Jakarta memasuki babak baru yang kian memanas. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI secara resmi menyerahkan berkas pengusulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik keabsahan syarat administrasi ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Rabu (11/11/2026).
Penerimaan berkas usulan HMP tersebut dikonfirmasi dan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Saan Mustofa.
Saan memaparkan bahwa dukungan 120 anggota DPR tersebut berasal secara merata dari seluruh 8 fraksi partai politik yang ada di Senayan.
"Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk Hak Menyatakan Pendapat (HMP), ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang dari 8 fraksi yang ada," ujar Saan Mustofa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Adapun rincian sebaran 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan HMP tersebut meliputi:
Fraksi PKS: 28 orang
Fraksi NasDem: 19 orang
Fraksi PKB: 18 orang
Fraksi Partai Demokrat: 18 orang
Fraksi PDIP: 14 orang
Fraksi Partai Golkar: 11 orang
Fraksi Partai Gerindra: 11 orang
Fraksi PAN: 1 orang (Sarifuddin Sudding)
Saan menjelaskan, Pimpinan DPR RI telah secara resmi menerima naskah usulan tersebut guna diproses lebih lanjut mengacu pada ketentuan Pasal 210 UU tentang MD3 serta Pasal 192 ayat (1) Peraturan Tata Tertib DPR RI.
Ia menegaskan bahwa materi substansi HMP yang dilayangkan para legislator berkaitan langsung dengan status syarat konstitusional jabatannya.
"Ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Terhadap usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku," tegas Saan Mustofa.




