Datangi Polda Jateng, Kuasa Hukum AMPB Dorong Rekonsiliasi
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendatangi Kantor Polda Jawa Tengah di Semarang, Senin (3/11/2025). Kedatangan mereka merupakan bentuk solidaritas atas penangkapan dua aktivis, Supriyono alias Botok dan Teguh Istiyanto, yang sebelumnya diamankan pihak kepolisian.
Keduanya ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juana pada Jumat (31/10/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan massa terhadap hasil Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Pati yang dinilai gagal melengserkan Bupati Pati, Sudewo.
Dalam aksinya di Polda Jateng, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan antara lain "Bebaskan Tetangga Kami," "Bupati Pati Harus Tanggung Jawab," dan "Bebaskan Pejuang Demokrasi Pati." Mereka mendesak aparat kepolisian untuk segera membebaskan kedua tokoh AMPB tersebut.
Dilansir dari laman Lingkartv.com, Kuasa hukum AMPB, Naufal Sebastian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan jajaran Polda Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Pihak kepolisian membuka ruang penyelesaian perkara melalui jalur damai dan rekonsiliasi agar situasi di Kabupaten Pati kembali kondusif," jelas Naufal.
Senada dengan itu, kuasa hukum lainnya, Kristoni, menegaskan bahwa langkah rekonsiliasi menjadi prioritas utama.
"Kita semua berharap tidak ada lagi gesekan di masyarakat. Rekonsiliasi adalah langkah terbaik untuk menjaga stabilitas di Pati," ujarnya.
Dalam pertemuan audiensi tersebut, Botok dan Istiyanto yang turut dihadirkan juga menyetujui upaya perdamaian. Proses rekonsiliasi ini nantinya akan melibatkan delapan orang lainnya yang masih ditahan di Polda Jateng terkait kasus kerusuhan unjuk rasa di Pati beberapa waktu lalu.
Pertemuan antara pihak AMPB, kuasa hukum, dan aparat kepolisian diharapkan menjadi titik awal untuk menurunkan ketegangan dan memulihkan suasana kondusif di Kabupaten Pati.
"Kami semua ingin Pati kembali damai dan masyarakat bisa bersatu lagi," pungkas Kristoni.
Keduanya ditangkap karena diduga terlibat dalam aksi pemblokiran Jalan Pantura Pati–Juana pada Jumat (31/10/2025). Aksi tersebut merupakan bentuk kekecewaan massa terhadap hasil Rapat Paripurna Hak Angket DPRD Pati yang dinilai gagal melengserkan Bupati Pati, Sudewo.
Dalam aksinya di Polda Jateng, massa membawa sejumlah spanduk bertuliskan antara lain "Bebaskan Tetangga Kami," "Bupati Pati Harus Tanggung Jawab," dan "Bebaskan Pejuang Demokrasi Pati." Mereka mendesak aparat kepolisian untuk segera membebaskan kedua tokoh AMPB tersebut.
Dilansir dari laman Lingkartv.com, Kuasa hukum AMPB, Naufal Sebastian, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan jajaran Polda Jawa Tengah untuk mencari jalan keluar terbaik.
"Pihak kepolisian membuka ruang penyelesaian perkara melalui jalur damai dan rekonsiliasi agar situasi di Kabupaten Pati kembali kondusif," jelas Naufal.
Senada dengan itu, kuasa hukum lainnya, Kristoni, menegaskan bahwa langkah rekonsiliasi menjadi prioritas utama.
"Kita semua berharap tidak ada lagi gesekan di masyarakat. Rekonsiliasi adalah langkah terbaik untuk menjaga stabilitas di Pati," ujarnya.
Dalam pertemuan audiensi tersebut, Botok dan Istiyanto yang turut dihadirkan juga menyetujui upaya perdamaian. Proses rekonsiliasi ini nantinya akan melibatkan delapan orang lainnya yang masih ditahan di Polda Jateng terkait kasus kerusuhan unjuk rasa di Pati beberapa waktu lalu.
Pertemuan antara pihak AMPB, kuasa hukum, dan aparat kepolisian diharapkan menjadi titik awal untuk menurunkan ketegangan dan memulihkan suasana kondusif di Kabupaten Pati.
"Kami semua ingin Pati kembali damai dan masyarakat bisa bersatu lagi," pungkas Kristoni.
0 komentar: